Kamis, 21 Maret 2013
Jumat, 01 Maret 2013
SELAMAT JALAN BAPAK SUTRISNO TERCINTA
Selamat Jalan Bapak Sutrisno tercinta semoga di tempat tugas dan jabatan yang baru selalu di berikan kesehatan, panjang umur dan barokah. Kami segenap keluarga besar SDN Sumberteguh Kudu Jombang meminta maaf atas segala kesalahan baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan curahan ilmu, tenaga dan keringat yang telah di curahkan sepenuhnya kepada para anak didik SDN Sumberteguh Kudu Jombang sehingga anak didik kami menjadi anak yang pandai.Selamat Jalan Bapak Sutrisno, jangan pernah lupakan kami !!!!!!!!!!!!!Selasa, 26 Februari 2013
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Rabu, 20 Februari 2013
Senin, 10 Desember 2012
JADUAL ULANGAN SEMESTER 1 TAPEL 2012/2013
JADUAL ULANGAN SEMESTER SATU
( USEM 1 )
SD N SUMBERTEGUH
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
SENIN, 10 DESEMBER 2012
1. BAHASA INDONESIA
2. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SELASA, 11 DESEMBER 2012
1. MATEMATIKA
2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
RABU, 12 DESEMBER 2012
1. ILMU PENGETAHUAN ALAM
2. BAHASA JAWA
KAMIS, 13 DESEMBER 2012
1. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. KECIL MENANAM DEWASA MEMANEN
JUMAT, 14 DESEMBER 2012
1. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN
SABTU, 15 DESEMBER 2012
1. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN
2. BAHASA INGGRIS
SUMBERTEGUH, 10 DSEMBER 2012
KEPALA SD N SUMBERTEGUH
TTD
ROMLI BUDIHARJO, S.Pd
NIP. 19620406 198305 1 008
Selasa, 20 November 2012
Sabtu, 03 November 2012
Senin, 29 Oktober 2012
ASAL USUL JOMBANG
Asal Usul Jombang
JOMBANG termasuk kabupaten yang masih muda usia. Setelah memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930, yaitu Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat.
Sebelumnya, Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah Kabupaten Mojokerto, tau lebih jauh lagi juga merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.
Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu Desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian barat, sedang letak gapura sebelah selatan di Desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi).
Salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Jombang, Candi Ngrimbi, Desa Pulosari Bareng.
Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya. Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880.
Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu kabupaten dengan Mojokerto.
Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang suatu saat menjadi bagian yang terpisahkan.
Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong Hu Chu di Kecamatan Gudo sekitar tahun 1700.
Konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang. [sumber]
Tags: Cerita Rakyat, Sejarah, Seputar Jombang
Jumat, 19 Oktober 2012
Jumat, 05 Oktober 2012
JADWAL UKG ONLINE TAHAP 2 TAHUN 2012
Kamis, 27 September 2012
PERSYARATAN MUTASI SISWA MASUK KE KABUPATEN JOMBANG DARI LUAR KOTA
1.Foto Copy Kartu NIS
2.Foto Copy Raport ( menunjukkan asli)
3.Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal (Asli).
4.Surat Keterangan Bukti Mutasi Siswa dari Dinas Pendidikan (Falidasi), bisa di peroleh dari bagian Operator NISN Dinas Pendidikan Kab./Kota Asal.
5.Surat Keterangan Pindah dari Dinas Pendidikan Kab./Kota Asal dan Propinsi Asal. (Untuk Mutasi Siswa atau Propinsi).
Selasa, 25 September 2012
JADUAL UTS 1 TAPEL 2012/2013
Pelaksanaan UTS 1 Tapel 2012/2013 :
Mulai hari Senin tgl 8 Oktober 2012 dan berakhir tgl 12 Oktober 2012
Selasa, 06 Maret 2012
Selasa, 13 Desember 2011
ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
PENGUMUMAN !
PELAKSANAAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SDN SUMBERTEGUH
KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMABNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
TGL 08 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TGL 14 DESEMBER 2011
DEMIKIAN DAN TERIMA KASIH
SUMBERTEGUH, 8 DESEMBER 2011
TTD
ADMINISTRATOR
PELAKSANAAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SDN SUMBERTEGUH
KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMABNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
TGL 08 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TGL 14 DESEMBER 2011
DEMIKIAN DAN TERIMA KASIH
SUMBERTEGUH, 8 DESEMBER 2011
TTD
ADMINISTRATOR
Selasa, 22 November 2011
DPRD KABUPATEN JOMBANG BERAUDIENSI KE BKN MASALAH TENAGA HONORER
Jakarta, 22 Nopember 2011
Humas BKN, Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kab Jombang sebanyak 13 orang berkunjung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada hari selasa 22 Nopember 2011. Rombongan tersebut diterima di ruang rapat gedung III lantai 3 oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan didampingi oleh beberapa pejabat dari lingkungan kedeputian pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) yaitu Kasubdit Dalpeg I Sofyan dan Kasubdit Dalpeg II Suryawan. Rombongan DPRD berkonsultasi terkait masalah tenaga honorer, moratorium dan kewenangan pengangkatan CPNS Daerah.
Tengah berlangsung Audiensi BKN dengan DPRD Kabupaten Jombang
Dalam kesempatan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer sampai saat ini masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honrer menjadi CPNS. Sementara itu masalah yang terkait dengan moratorium Tumpak lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan peraturan bersama Menpan, Mendagri dan Menkeu tentang penundaan sementara penerimaan CPNS, lebih menekankan pada penataan PNS dan penghematan anggaran belanja pegawai. Moratorium tersebut diberlakukan sejak 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Namun dalam moratorium tersebut masih ada pengecualian yakni bagi kementerian/Lembaga yang membutuhkan untuk tenaga pendidik,dokter dan perawat pada UPT kesehatan,jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ,dan yang memiliki lulusan ikatan dinas. Pemerintah Daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50 persen dari APBD.
Pada akhir pertemuan tersebut Sofyan menambahkan bahwa hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari BPKP dan BKN akan diumumkan melalui website BKN setelah PP keluar dan diberi kesempatan masa sanggah selama 14 hari setelah diumumkan. Bagi yang merasa keberatan atas hasil verifikasi dan validasi tersebut dapat mengajukan keberatan dengan membawa bukti –bukti yang diperlukan. (pet-tawur)
sumber :http://www.bkn.go.id/
Humas BKN, Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kab Jombang sebanyak 13 orang berkunjung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada hari selasa 22 Nopember 2011. Rombongan tersebut diterima di ruang rapat gedung III lantai 3 oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan didampingi oleh beberapa pejabat dari lingkungan kedeputian pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) yaitu Kasubdit Dalpeg I Sofyan dan Kasubdit Dalpeg II Suryawan. Rombongan DPRD berkonsultasi terkait masalah tenaga honorer, moratorium dan kewenangan pengangkatan CPNS Daerah.
Tengah berlangsung Audiensi BKN dengan DPRD Kabupaten Jombang
Dalam kesempatan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer sampai saat ini masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honrer menjadi CPNS. Sementara itu masalah yang terkait dengan moratorium Tumpak lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan peraturan bersama Menpan, Mendagri dan Menkeu tentang penundaan sementara penerimaan CPNS, lebih menekankan pada penataan PNS dan penghematan anggaran belanja pegawai. Moratorium tersebut diberlakukan sejak 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Namun dalam moratorium tersebut masih ada pengecualian yakni bagi kementerian/Lembaga yang membutuhkan untuk tenaga pendidik,dokter dan perawat pada UPT kesehatan,jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ,dan yang memiliki lulusan ikatan dinas. Pemerintah Daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50 persen dari APBD.
Pada akhir pertemuan tersebut Sofyan menambahkan bahwa hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari BPKP dan BKN akan diumumkan melalui website BKN setelah PP keluar dan diberi kesempatan masa sanggah selama 14 hari setelah diumumkan. Bagi yang merasa keberatan atas hasil verifikasi dan validasi tersebut dapat mengajukan keberatan dengan membawa bukti –bukti yang diperlukan. (pet-tawur)
sumber :http://www.bkn.go.id/
