JADUAL ULANGAN SEMESTER 1 TAPEL 2012/2013

JADUAL ULANGAN SEMESTER SATU ( USEM 1 ) SD N SUMBERTEGUH TAHUN PELAJARAN 2012-2013 SENIN, 10 DESEMBER 2012 1. BAHASA INDONESIA 2. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SELASA, 11 DESEMBER 2012 1. MATEMATIKA 2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN RABU, 12 DESEMBER 2012 1. ILMU PENGETAHUAN ALAM 2. BAHASA JAWA KAMIS, 13 DESEMBER 2012 1. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 2. KECIL MENANAM DEWASA MEMANEN JUMAT, 14 DESEMBER 2012 1. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN SABTU, 15 DESEMBER 2012 1. SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN 2. BAHASA INGGRIS SUMBERTEGUH, 10 DSEMBER 2012 KEPALA SD N SUMBERTEGUH TTD ROMLI BUDIHARJO, S.Pd NIP. 19620406 198305 1 008

Read More

HASIL KARYA SISWA KELAS 5 MAPEL SBK ( TOPENG )

Read More

JALAN SEHAT DI LAPANGAN KETAPANG KUNING NGUSIKAN JOMBANG

Read More

ASAL USUL JOMBANG

Asal Usul Jombang

JOMBANG termasuk kabupaten yang masih muda usia. Setelah memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930, yaitu Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Sebelumnya, Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah Kabupaten Mojokerto, tau lebih jauh lagi juga merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu Desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian barat, sedang letak gapura sebelah selatan di Desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi). Salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Jombang, Candi Ngrimbi, Desa Pulosari Bareng. Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya. Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880. Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang suatu saat menjadi bagian yang terpisahkan. Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong Hu Chu di Kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. Konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang. [sumber] Tags: Cerita Rakyat, Sejarah, Seputar Jombang

Read More

KEGIATAN JUMAT BERSIH/SEHAT

Read More

KBM MULTI MEDIA

Read More

KERJASAMA DENGAN PUSKESMAS SETEMPAT ( IMUNISASI CAMPAK )

Read More

KEGIATAN UKS

Read More

JADWAL UKG ONLINE TAHAP 2 TAHUN 2012

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, nomor :800/3731/415.28/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Jadwal Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Tahap 2 Tahun 2012, maka dengan ini kamiberitahukan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Tahap 2Provinsi Jawa Timur akan dimulai tanggal 16 Oktober s.d 1 November 2012, dan untuk Kabupaten Jombang dijadwalkan mulai tanggal 20 s.d 25 Oktober 2012. Informasi lebih lanjut UKG Tahap 2 (dua) dapat di akses melalui http://ukg.kemdikbud.go.id atau http://suarapendidikan.com. Demikian atas perhatianya disampaikan terima kasih.

Read More

PERSYARATAN MUTASI SISWA MASUK KE KABUPATEN JOMBANG DARI LUAR KOTA

1.Foto Copy Kartu NIS 2.Foto Copy Raport ( menunjukkan asli) 3.Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal (Asli). 4.Surat Keterangan Bukti Mutasi Siswa dari Dinas Pendidikan (Falidasi), bisa di peroleh dari bagian Operator NISN Dinas Pendidikan Kab./Kota Asal. 5.Surat Keterangan Pindah dari Dinas Pendidikan Kab./Kota Asal dan Propinsi Asal. (Untuk Mutasi Siswa atau Propinsi).

Read More

SISWA BERBARIS SAAT UPACARA BENDERA

Read More

PROSES KBM PAKEMI

Read More

JADUAL UTS 1 TAPEL 2012/2013

Pelaksanaan UTS 1 Tapel 2012/2013 : Mulai hari Senin tgl 8 Oktober 2012 dan berakhir tgl 12 Oktober 2012

Read More

RENCANA KEGIATAN SDN SUMBERTEGUH

Read More

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

PENGUMUMAN !

PELAKSANAAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
SDN SUMBERTEGUH
KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMABNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

TGL 08 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TGL 14 DESEMBER 2011

DEMIKIAN DAN TERIMA KASIH


SUMBERTEGUH, 8 DESEMBER 2011
TTD
ADMINISTRATOR

Read More

DPRD KABUPATEN JOMBANG BERAUDIENSI KE BKN MASALAH TENAGA HONORER

Jakarta, 22 Nopember 2011

Humas BKN, Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kab Jombang sebanyak 13 orang berkunjung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada hari selasa 22 Nopember 2011. Rombongan tersebut diterima di ruang rapat gedung III lantai 3 oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan didampingi oleh beberapa pejabat dari lingkungan kedeputian pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) yaitu Kasubdit Dalpeg I Sofyan dan Kasubdit Dalpeg II Suryawan. Rombongan DPRD berkonsultasi terkait masalah tenaga honorer, moratorium dan kewenangan pengangkatan CPNS Daerah.



Tengah berlangsung Audiensi BKN dengan DPRD Kabupaten Jombang

Dalam kesempatan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa penyelesaian tenaga honorer sampai saat ini masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honrer menjadi CPNS. Sementara itu masalah yang terkait dengan moratorium Tumpak lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan peraturan bersama Menpan, Mendagri dan Menkeu tentang penundaan sementara penerimaan CPNS, lebih menekankan pada penataan PNS dan penghematan anggaran belanja pegawai. Moratorium tersebut diberlakukan sejak 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Namun dalam moratorium tersebut masih ada pengecualian yakni bagi kementerian/Lembaga yang membutuhkan untuk tenaga pendidik,dokter dan perawat pada UPT kesehatan,jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ,dan yang memiliki lulusan ikatan dinas. Pemerintah Daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50 persen dari APBD.

Pada akhir pertemuan tersebut Sofyan menambahkan bahwa hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari BPKP dan BKN akan diumumkan melalui website BKN setelah PP keluar dan diberi kesempatan masa sanggah selama 14 hari setelah diumumkan. Bagi yang merasa keberatan atas hasil verifikasi dan validasi tersebut dapat mengajukan keberatan dengan membawa bukti –bukti yang diperlukan. (pet-tawur)

sumber :http://www.bkn.go.id/

Read More

WORKSHOP BOS SD/MI 2011 SE-KEC.KUDU

PENGUMUMAN

Kepada
Yth. Kepala SD/MI se- Kecamatan Kudu
di Kudu

Bahwa Workshop BOS SD/MI 2011 dilaksanakan di SDN Sumberteguh Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada tanggal 24,25,26 Nopember 2011

Demikian pengumamn ini di sampaikan dan terima kasih

Sumberteguh, 21 Nopember 2011
Adsministrator

Read More

USUT KECURANGAN SELEKSI CPNS 2010

Jumlah kabupaten/kota yang bermasalah dalam seleksi CPNS 2010 bertambah. Jika sebelumnya hanya 40 daerah yang diaporkan ada kecurangan selama seleksi, kini menjadi 46.Data terkini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) menyebutkan, dari 46 daerah itu ada sekitar 14 kabupaten/kota yang harus sudah diinvestigasi dan masuk dalam tahap scan ulang lembar jawaban kerjanya (LJK).

"Semua daerah yang dilaporkan ada kecurangan pasti discan ulang LJKnya. Ini sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah ada kecurangan atau tidak," ungkap Sekretaris Meneg PAN&RB Tasdik Kinanto yang ditemui di kantornya, Jumat (11/3).
Setelah mendapatkan hasilnya, lanjutnya, Kementerian PAN&RB akan mengeluarkan rekomendasi. Apakah sanksinya berupa pembatalan kelulusan CPNS sehingga tidak diterbitkan NIPnya, diwajibkan tes ulang atau proses pemberkasan berjalan terus karena tidak terbukti ada kecurangan.
"Jadi mekanisme awal pembuktian kecurangannya adalah dengan scan ulang itu," ujar Tasdik. Ditambahkan Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, dari 14 kabupaten/kota yang telah diinvestigasi, empat diantaranya telah ada laporan dari timnya. Yaitu Minahasa Utara dibatalkan sebagian kelulusan CPNSnya, Bolmong Timur tidak ada temuan tapi oleh bupatinya minta diulang tes CPNS, Bolmong Selatan diwajibkan tes ulang karena kecurangannya sangat besar, dan satu kabupaten dari Sumatera Utara.
Sedangkan kabupaten/kota yang sudah dan sementara discan ulang LJKnya tapi belum ada laporan dari tim investigasi adalah Jatim tiga daerah, Sumut lima kab/kota, Kalimantan Barat satu kabupaten, dan Selayar. "Sampai saat ini tim investigasi masih jalan. Namun nama-nama kabupaten/kotanya tidak akan kami umumkan untuk menjaga kerahasiaan. Sebab, ada indikasi daerah menyembunyikan data serta fakta sebenarnya," terang Ramli.

SUMBER : http://www.pengumuman-cpns.com/2011/proses-seleksi-cpns-di-indonesia-terus-bermasalah/

Read More

DAFTAR INSTANSI TIDAK REKRUT CPNS 2011

Daftar Instansi Tidak Rekrut CPNS 2011

1.
Pemerintah Pusat (Kemenko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekjen DPR, PPATK, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Otorita Batam)
2.
Pemerintah Daerah (Pemkab Purwakarta, Pemkot Tasikmalaya, Pemprov Banten, Pemkab Purworejo, Pemkab Tegal, Pemkot Magelang, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Pemkab Bangli Bali)
3.
Daerah di Pulau Lainnya (Pemprov NAD, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Aceh Pidie, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Aceh Utara, Pemkab Gayo Lues, Pemkab Nagan Raya, Pemkot Banda Aceh, Pemkot Lhoksumawe, Pemkot Sabang, Pemkab Humbang Hasundutan Sumatera Utara, Pemkab Karo, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkot Pematang Siantar, Pemkab Indragiri Hulu, Pemprov Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tanjab Timur, Pemkot Jambi, Pemkot Pagar Alam, Pemkot Palembang, Pemkab Karimun Kepri, Pemkot Bontang Kaltim, Pemkab Minahasa, Pemkab Duol Sulteng, Pemkab Donggala, Pemkab Alor, Pemkab Biak Numfor, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Dogiyai, Pemkab Mamberamo Tengah, Pemkab Mappi, Pemkab Marauke, Pemkab Nabire, Pemkab Sarmi, Pemkab Supiori, Pemkot Jayapura, Pemkab Fak-fak, Pemkab Maybrat, Pemkab Sorong Selatan, Pemkab Teluk Bintuni)

SUMBER :http://www.pengumuman-cpns.com/2011/60-instansi-pemerintah-tak-rekrut-cpns-baru-2011/

Read More

HONORER KATEGORI II BERSAING SESAMA HONORER

AKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali meminta agar Badan Kepagawaian Daerah (BKD) untuk memasukkan data-data tenaga honorer Kategori II, permintaan ini disampaikan menyusul pengangkatan tenaga honorer kategori I sudah diproses.



BKD diminta mengajukan nama-nama honorer kategori II sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PAN&RB EE Mangindaan No 5 Tahun 2010. Berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan, pengangkatan tenaga honorer kategori II akan dilakukan melalui tes sesama tenaga honorer. Artinya, honorer kategori II akan beradu nasib sesama tenaga honorer lainnya jika ingin menjadi abdi negara. Jika dalam tes tertulis honorer tersebut dinyatakan lolos, maka mereka akan diangkat sebagai PNS.

Sementara itu, pengajuan usulan honorer kategori II paling lambat diajukan ke BKN per 31 Desember 2010, namun pemerintah tetap memberikan waktu bagi daerah untuk segera mengirimkan nama-nama honorer Kategori II meski telah lewat dari waktu yang ditentukan. “Kita masih berikan waktu, apalagi tim verifikasi dan validasi masih menyelesaikan tugas kategori satu yang saat ini belum terselesaikan,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho kepada wartawan Kendari Ekspres, di Jakarta, kemarin.

Untuk itu ia meminta BKD dapat bekerjsama agar secepatnya mengirimkan usulan nama-nama kategori II. Sebab, data tersebut nantinya akan digunakan pihaknya menetapkan formasi bagi tenaga honorer tersebut. “Ini berbeda dengan honorer kategori I yang langsung diangkat tanpa tes, kategori II ini harus mengikuti tes sesama mereka. Karena itu kami akan menetapkan formasi apa yang tersedia di 2011 sesuai data BKD,” jelasnya.

Untuk kategori II, pihaknya memberikan maksimal 40 persen jatah pengangkatan dari total jatah pengangkatan PNS melalui jalur honorer . Sementara untuk pengangkatan ini syaratnya hampir sama dengan kategori terdahulu. Di mana mereka merupakan honorer yang mengabdi di bawah 2005.

Perbedaan kategori i dan II dalam pengangkatan honorer ini hanya pada pembiayaan gaji yang diperoleh tenaga honorer. Untuk kategori I adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN/APBD. Sedangkan kategori II tidak dibiayai APBN/APBD.

SUMBER : http://fthsnikrw.wordpress.com/2011/01/24/honorer-kategori-2-bersaing-sesama-honorer/

Read More